Tiap Pilkada Suara Rakyat Kabupaten Bima di Manfaatkan, Figur Calon Bupati dan Wabup Bima Domisili di Kota Bima

Tiap Pilkada Suara Rakyat Kabupaten Bima di Manfaatkan, Figur Calon Bupati dan Wabup Bima Domisili di Kota Bima

Oleh : Syam Al-Haq, SH

Pimpinan Umum Media Nuansa Post

"Bahwa sesungguhnya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Kalimat ini adalah alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan. 

Alinea UUD-45 seperti yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Bima selama ini. Penjajahan Belanda sudah di usir oleh para pejuang, penjajahan Jepang muncul lagi namun tidak lama namun yang berbahaya adalah penjajahan dalam diri kita masing-masing yang melekat selama ini dan tidak pernah kita sadari. 

"Kita jangan terlalu terkena dengan bujuk dan rayuan politik selama ini namun rayu dan bujuklah diri sendiri untuk bisa membaca keadaan selama 25 tahun yang lalu dan apa yang terjadi?,".

Nasib Kabupaten Bima mulai dari dulu hingga sekarang sudah berjalan sejak Pemerintahan Bupati Bima Zainul Arifin (pemilihan tak langsung), Almarhuma Ferry Zulkarnain, ST, Dinda-Dahlan hingga sekarang Ady-Irfan (2025-2030) semua calon berdomisili dan menetap di Kota Bima.

Ini apakah kebetulan atau sekedar azas manfaat bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima dari Kota Bima atau mungkin ada unsur kesengajaan bahwa orang Kabupaten Bima di manfaatkan oleh orang Kota Bima.

Sejarah membuktikan bahwa tanah leluhur orang Kabupaten Bima sudah di bebaskan namun pemindahan dan pembangunan sisa kantor  Dinas dan Badan dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Bima masih ada di wilayah kota Bima.

Sampai kapan ini terjadi dan kalau tidak segera di pindahkan maka nasib dan kejelasan masyarakat Kabupaten Bima masih di jajah oleh orang kota Bima.

Tidak usah berbangga bahwa saya dekat dengan Bupati dan Wabup Bima namun pembangunan di Kabupaten Bima dalam hal kantor dinas dan badan masih ada di Kota Bima.

Inilah alasan yang mendasar bahwa Calon Bupati dan Wabup Bima mendatang akan terjadi penjajahan pada orang Kabupaten Bima secara langsung dan tidak langsung.

Setiap momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masyarakat Kabupaten Bima yang mempunyai hak suara di manfaatkan dan suara batal justeru lebih mendominasi pada setiap momentum.

Sesekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah seperti buka bersama, shalat idul fitri, idul adha di Kabupaten Bima.

Sementara ketika pemindahan Kantor dinas dan badan dipindahkan maka Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Menengaj Kecil Mikro/Makro (UMKM) akan bisa hidup karena belanja Pegawai yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Bima sangat menguntungkan bagi UKM/UMKM masyarakat Kabupaten Bima.

Sudah saatnya masyarakat Kabupaten Bima menolak dan mencari figur asli Kabupaten Bima baik dari Partai Politik (Parpol), pengusaha ataupun sejenisnya untuk bisa tampil dalam kontestasi Pilkada 3029-2030.

Jika kita masih bergantung pada Calon Bupati dan Wabup Bima orang berdomisili di Kota Bima maka akan begini dan begini terus menerus nasib masyarakat Kabupaten Bima.

Bayangkan saja, petinggi Parpol dari berbagai partai dikendalikan oleh orang yang berdomisili di Kota Bima mulai dari partai yunior hingga partai senior yang menjadi pengendalinya adalah orang Kota Bima yang langsung berdomisili di Kota Bima.

Bangunlah dari tidur panjang dengan penuh kesadaran wahai masyarakat Kabupaten Bima, nasib anak-anak dan cucu-cucu kita semuanya akan bergantung pada hari ini, disisi dan sekarang. Jika hari ini kita terus menerus bergantung pada calon Bupati dan Wabup Bima dari orang Kota Bima yang walaupun secara rugulasi tidak melarang dan melanggar maka kita sama halnya bermain-bermain diatas penderitaan kita sendiri.

Akankah figur orang Kabupaten Bima asli ikut kontestasi Pilkada berikutnya?. (***)