Jabatan PlT dan PlH Hasil Kesepakatan, Nasib Daerah Kabupaten Bima Tergantung Bupati Bima

Jabatan PlT dan PlH Hasil Kesepakatan, Nasib Daerah Kabupaten Bima Tergantung Bupati Bima

Oleh : Syam Al-Haq, SH
Pimpinan Umum Media Nuansa Post

Puluhan pejabat eselon II, III dan IV masih kosong sehingga menimbulkan ketidak seriusan Bupati-Wabup Bima dalam menjalankan visi dan misinya "Perubahan Bima Bermartabat".

Visi dan misi ini apabila dijalankan maka tidak ada duri sedikitpun yang bisa menusuk kaki manusia manapun ketika dilandasi dengan keikhlasan, ketulusan dan kesabaran.

Visi dan misi tersebut kalau di kaitkan dengan aspek agama islam sudah jelas dalam alquran yang artinya :
"...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri..." (QS : Ar-Ra'ad : 11).

Pertanyaanya secara politik adalah perubahan seperti apa yang di niatkan oleh Bupati-Wabup Bima?.

Bupati-Wabup Bima, Ady-Irfan seolah-olah tidak serius dan mengundur-undur waktu untuk tahap asesmen eselon II di daerah Kabupaten Bima. Ada beberapa eselon II yang masih di Pelaksana Tugas (PlT) dan Pelaksana Harian (PlH) seperti :
1. Sekretaris Dewan (Sekwan)
2. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat
3. Kadis Lingkungan Hidup
4. Kadis Peternakan
5. Kadis Pertanian dan Perkebunan
6. Kadis Dukcapil dan masih banyak lagi lainnya termasuk eselon III dan IV.

Penempatan posisi PlT dan PlH adalah bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang tidak ingin diketahui niat dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika hal ini terus berlanjut dan di biarkan maka nasib Daerah Kabupaten Bima akan seperti saat ini, disini dan sekarang.

Kita masyarakat Kabupaten Bima sangat menginginkan Perubahan yang di gaungkan oleh Bupati-Wabup Bima, namun sampai hari ini tanda-tandanya menuju Perubahan Bima Bermartabat belum merata pada sisi tatanan Pemrintahan dan Birokrasi.

PlT dan PlH untuk pejabat Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) di pemerintah daerah memiliki dampak signifikan, baik secara kinerja maupun hukum administrasi. PlT ditunjuk ketika pejabat definitif berhalangan tetap (kosong), sedangkan PlH untuk yang berhalangan sementara (misal: cuti/tugas luar). Kejadian di Kabupaten Bima bukan berhalangan dan tidak masuk kerja namun karena besarnya kepentingan politik lalu mengorbankan kemajuan masyarakat Kabupaten Bima.

Adapun efek dari PlT dan PlH pejabat Eselon II di daerah:
1. Batasan Kewenangan (Aspek Hukum & Administrasi)
Dilarang Mengambil Keputusan Strategis: Plt/Plh dilarang mengambil keputusan/tindakan yang berdampak pada perubahan status hukum dalam aspek kepegawaian (pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai) dan alokasi anggaran.
- Tugas Rutin: Kewenangan terbatas pada tindakan administratif rutin agar pelayanan publik tidak terhenti.
- Tidak Perlu Dilantik: Penunjukan Plt/Plh cukup dengan Surat Perintah (SP) dan tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.
Jangka Waktu Plt: Masa jabatan Plt paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan lagi.

2. Dampak terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Potensi Lambatnya Pengambilan Keputusan: Karena adanya keterbatasan kewenangan (poin 1), inovasi atau kebijakan strategis di dinas terkait cenderung stagnan atau berjalan lambat.
Kinerja Rangkap Jabatan: Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt/Plh umumnya sudah memiliki jabatan definitif, sehingga beban kerja ganda dapat menurunkan fokus dan efektivitas kinerja.
Pelayanan Publik Tetap Jalan: Secara positif, kekosongan jabatan tidak membuat pelayanan masyarakat terhenti karena ada yang menandatangani dokumen rutin (seperti SPM, surat dinas). 

3. Efek Kepegawaian dan Tunjangan
Uang Representasi/Kinerja: PlT Pejabat Eselon II berhak menerima uang representasi saat perjalanan dinas.
Tunjangan Jabatan: Umumnya Plt/Plh tidak menerima tunjangan jabatan struktural dari posisi yang dijabatnya sementara, melainkan tetap menerima tunjangan dari jabatan definitifnya, namun dapat diberikan tunjangan kinerja tambahan.

4. Resiko Manajemen SDM
Ketidakpastian Karier: Terlalu lama membiarkan jabatan Eselon II di-Plt-kan dapat mengganggu manajemen karier ASN di daerah tersebut.
Loyalitas Terbagi: PlT/PlH seringkali tidak berani mengambil langkah berani atau keputusan krusial karena takut menyalahi aturan kewenangan, sehingga dinas berjalan "apa adanya". 

Masyarakat Kabupaten Bima sudah tidak mau dalam zona melayani kepentingan tuanya dan harus menjadi zona melayani rakyat.

Kami ingin sudahi 30 tahun lalu dengan segala macam dinamika dan problem yang terjadi dan kami menuntut rasa keadilan untuk daerah Kabupaten Bima yang kami cintai.

Nasib anak-anak dan cucu-cucu kami akan bergantung hari ini, disini dan sekarang. (***).