Nuansa Post. Info, Bima-
Di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Himpunan Mahasiswa (HMI) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Cabang Kabupaten Bima kembali berunjuk rasa menunjukkan keberpihakan terhadap sejumlah kepentingan rakyat Kabupaten Bima, Kamis, 08/05/25.
Aksi demonstrasi yang dilakukan hari ini, tidak kunjung ditanggapi oleh Ketua dan anggota DPRD, sehingga ini bukan hanya bentuk abai melainkan wujud nyata ketidakpedulian atas penderitaan petani jagung di Bima yang justru makin parah di tengah panen raya.
Pasalnya, masalah anjlok hasil panen petani yang tidak terserap harga sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP), serta penekanan oleh tengkulak dan perusahaan nakal serta lemahnya intervensi dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengawasi pembelian jagung sesuai harapan petani jagung Kabupaten Bima.
Dalam aksi ini, HMI Cabang Kabupaten Bima membawa tuntutan utama, yang lahir dari kondisi riil yang terjadi selama ini, yakni menuntut !
1. Mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menstabilkan Anjloknya harga jagung yang ada di wilayah kab. Bima,
2. Mendesak DPRD kabupaten Bima, Bongkar dugaan kejahatan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),
3. Mendesak Pemda Kabupaten Bima untuk segera melakukan perbaikan. infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Bima,
4. Meminta Pemda segera atensi Penerangan (lampu jalan) di Kabupaten Bima,
5. Mendesak Pemda Kabupaten Bima untuk segera mengadakan akses jaringan di wilayah pelosok Kabupaten Bima,
7. Stop kriminalisasi gerakan mahasiswa dan rakyat,
8. Mendesak Polres Bima segera tutup kalaki beach, kuat dugaan sebagai tempat melanggar norma agama dan
9. Mendesak Pemda untuk memfasilitasi terkait mobil sampah di tiap-tiap kecamatan di kabupaten Bima.
Dari beberapa tuntutan diatas HMI juga menyoroti terkait imdikasi dugaan kejahatan dalam seleksi PPPK Kabupaten Bima, sehingga mendesak ketua dan anggota DPRD Kabupaten Bima, serius dalam membongkar indikasi kejahatan tersebut.
Al Faruq, Ketua umum HMI Cabang Kabupaten Bima pada hari yang sama mengatakan bahwa dalam membongkar indikasi kejahatan dalam proses PPPK, DPRD Kabupaten Bima didesak melakukan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus), yang bertugas menelusuri Akar kejahatan dalam seleksi PPPK, ujarnya.
Masih dia, juga dalam penyampaikam tuntutan kader-kader HMI sangat menyayangkan ketidak hadirannya Ketua DPRD Kabupaten Bima dan anggota DPRD dalam menanggapi beberapa tuntutan yang di bawa oleh masa Aksi HMI-MPO Cabang Kabupaten Bima, jelasnya.
Lebih lanjut dia, sehingga Kader HMI-MPO, memaksa masuk menduduki ruangan rapat Paripurna, sebagai bentuk kekecewaannya, sewalaupun dihalangi oleh aparat kepolisian polres Bima Kota, bebernya.
Sahrudin, Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi dalam orasinya mengatakan di tengah situasi krisis harga pangan yang menjerat petani, Pemerintah daerah justru sibuk dengan agenda rotasi dan mutasi pejabat, ujarnya.
"Perubahan yang dijanjikan tidak menyentuh akar masalah rakyat,".
Masih dia, saat ini memasuki bulan april, mei dan juni petani jagung di berbagai Kecamatan di Kabupaten Bima, menghadapi situasi panen raya mereka justru dihadapkan pada kenyataan pahit : harga jagung anjlok drastis. Ini bukan fenomena baru, tetapi masalah berulang yang mencerminkan lemahnya intervensi negara Pemda Kabupaten Bima di sektor pertanian, jelasnya.
Harga jagung pipilan kering 5.500 rupiah per Kilometer Gram (Kg) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 18 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung di tingkat petani itu hanya berlaku untuk Bulog. Tentunnya Bulog Bima memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas di tengah anjloknya harga jagung, bebernya.
Masalah lainnya daya serap Bulog itu teramat rendah, juga terbilang tidak cukup jika kita bandingkan dengan jumlah produksi petani. Seharusnya Bulog Bima melakukan ekspansi pembangunan gudang jagung di beberapa kecamatan untuk memaksimalkan daya serap Komoditas Petani di kabupaten.
Bulog Cabang Bima, terkesan dinilai tidak memiliki kerjaan, karna masalah seperti ini terjadi setiap tahun memasuki panen raya, seharusnya Bulog mengambil langkah antisipasi guna untuk menjawab penderitaan yang dialami oleh Petani wilayah Bima, harapnya.
Sementara, itu HMI-MPO juga menyoroti sejumlah kasus terjadi belakangan ini terkait kriminalisasi terhadap gerakan Mahasiswa dan rakyat Bima. Polisi wilayah Bima nampak terlalu arogan dalam menanggapi dan merespon Aksi Demontrasi mahasiswa dan rakyat Bima.
Aparat Kepolisian Polres (Kapolres) Bima Kota di minta manangani serta menangapi aksi tersebut harus mengedepankan cara-cara dialogis dan menjembatani kepentingan rakyat untuk menyampaikan Aspirasi Masyarakat.
Selain itu aksi demonstrasi yang dilaksanakan pada Kamis 08/05/25, bertepatan di kantor DPRD Kabupaten Bima tersebut memberikan pernyataan sikap kekecewaannya terhadap para DPRD Kabupaten Bima yang sama sekali tidak mengindahkan beberapa tuntutan yang dibawa tersebut, sesalnya.
Dalam Aksi unjuk HMI MPO mendesak Sekwan, Kesbangpol, Humas DPRD Kabupaten Bima agar diagendakan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), sebagai tindak lanjut dalam aksi tersebut dengan demikian memberikan jawaban dan mendorong cepat lewat langkah dan tindakan konkrit dari sejumlah tuntutan yang di bawa oleh kader HMI MPO Cabang Kabupaten Bima, tutupnya. (red).
COMMENTS