Nuansa Post. Info, Bima-
Salah satu keturunan langsung dari Kesultanan Bima cicit dari La Kai Seri Sultan Abdul Kahir I : Sultan pertama yang memerintah dari tahun 1621–1640 dan Sultan Muhammad Salahuddin : Sultan yang memerintah dari tahun 1915–1951.
Namanya tidak begitu dikenal di kalangan istana karena beliau sengaja mengasingkan dirinya jauh dari kegemerlapan dunia. Bukan tidak mau menampakan dirinya namun karena belum waktunya saja.
Dia adalah Abdul Muthalib atau yang lebih dikenal dikalangan istana ketika itu dengan sapaan La Teke (Lawa Teke) adalah salah satu keturunan Jena Teke ; Sultan Abdulah Bin Sultan Abdul Azis Bin Sultan Ismail syah dan setelah itu di kenal dengan Keturunan Jena Teke sampai sekarang.
Pasalnya, massa Kesultanan Bima sudah berakhir pada massa Sultan Muhammad Salahuddin : Sultan yang memerintah dari tahun 1915–1951
Abdul Muthalib yang akrab disapa La Teke yang dijuluki juga Daeng Manasa ditemui, Minggu malam 17/11/24 mengatakan bahwa Kesultanan Bima yang dari titisanya Manggampo Donggo sudah berakhir massa pemerintahannya pada massa Sultan Muhammad Salahuddin dan setelah itu hanya ada Jena Teke, ujarnya.
Kemudian bilamana ada dari keturunannya BILMANA dan Atau dari keturunan JENA TEKE lainya yang sekiranya menjadi pewaris JENA TEKE ataupun layak dan pantas menjadi sultan, maka dapatlah kiranya untuk di pertimbangkan menjadi SULTAN BIMA yang selanjutnya, asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan termasuk yg namanya "Mbate Upa Nggusu Waru akan tetapi perlu di ketahui oleh masyarakat adat bima, yang menjadi JENA TEKE maupun sultan selanjutnya sudah tidak bisa lagi di ambil dari keturunanya, jelasnya.
Masih dia, Manggampo Donggo karena sudah berbatas sampai kepada Sultan yang ke 13 yakni SULTAN MUHAMMAD SALAHAUDIN BIN SULTAN IBRAHIM manakala dipaksakan untuk di lantik menjadi JENA TEKE dan ataupun menjadi Sultan selanjutnya, maka, mereka akan kena Tulah atau kena sumpah serapah.
Ada empat sumpah Serapah SANGAJI MBOJO yang tertuang dalam keputusan rapat majelis Adat Dana Mbojo pada saat pengertian TAHTA antara BILMANA dan MANGGAMPO DONGGO ketika itu : Cou-cou Ma Sapa Lampa Rawi Ra Wa,u Kalampa (siapa-siapa yang melanggar perbuatan yang sudah di sepakati) maka :
1. Na So'o Ma Bune Sia, 2. Na Leli Ma Bune Lili, 3. Na Tantobu Bune Kalubu, dan 4. Na Moda Karapa di Eda Ba Dou Ma Repa, jadi pembentukan kembali kesultanan Bima itu harus berdasarkan ketentuan yang ada pada Majelis Adat Dana Mbojo.
Lebih lanjut dia, jadi pengangatan baik itu JENA TEKE maupun Sultan di KESULTANAN DANA MBOJO tidak boleh sembarang, atau dalam bahas lainnya tidak hanya asal ada orang yg dari keturunan JENA TEKE baik dari JENA TEKE yang pertama maupun yg terakhir lalu sekonyong-konyong di angkat atau di lantik sekehandak penguasa belaka, itu sangatlah keliru…!!, jelasnya.
"Bukan berarti kesultanan bima tidak bisa diaktifkan kembali atau berdiri kembali sebagaimana dulunya, tergantung sungguh dari pada keinginan dari pada seluruh masyarakat adat bima tentunnya melalui keputusan rapat majelis adat DANA MBOJO, dan untuk maklumi pula bahwa dalam tanda petik di setiap titisan yang akan di lantik menjadi JENA TEKE maupun yg di lantik menjadi SULTAN di kesultanan BIMA, harus berdasarkan syarat serta ketentuan yang ada pada majelis adat DANA MBOJO.
Dan itu betul betul memiliki ciri khas yang sesuai dengan tertuang dalam tata aturan yang menjadi pegangan majelis adat DANA MBOJO,
"Namun ada Pesan Putra Kahir ke La Teke pada saat itu LA TEKE di perintahkan untuk menjemput FARID (DAENG FARID) untuk di bawah ke jakarta, karna FARID dalam rencana almarhum PUTRA H. ABDUL KAHIR, akan dilantik dan akan di sandingkan dengan yang lahir pula dari RAHIM TEKE, entah siapa di antara mereka berdua yang di lantik menjadi Sultan dan yang di lantik menjadi JENA TEKE,".
Dalam pada saat itu almarhum PUTRA H. ABDUL KAHIR yang di sapa Putra Kahir berpesan tatkala mereka berdua yakni yang lahir dari rahim teke maupun FARID (DAENG FARID) resmi di lantik menjadi JENE TEKE dan juga menjadi SULTAN, maka mereka berdua di pesankan untuk menempati ASI MBOJO (ASI NA,E) yang sekarang menjadi mesium Kesultanan Bima, catatan bagi masyarakat adat DANA MBOJO bahwasannya ASI MBOJO atau ASI NA,E tersebut tidak boleh di serahkan kepada Pemerintah Daerah melainkan hanya di tempati oleh SRI SUlTAN dan keluarganya serta JENA TEKE itu antara lain yang di pesankan okeh PUTRA H. ABDUL KAHIR yang di sapa PUTRA KAHIR kepada LA TEKE ketika itu, ceritanya.
Dan ada lagi pesan yang sedikit saya lupakan terkait dengan FARID. (DAENG FARID) : manakala si FARID pendek umurnya, maka ambilah adikmu Ade atau yang lebih dikenal namanya FAJAR FRDIANSYAH ISLAM sebagai pengganti FARID, tapi dengan catatan ADE harus di bawa Ke TEKE dulu untuk dibina dan dididik serta di gembleng dulu di Teke. Itulah beberapa pesan Almarhum PUTRA H ABDUL KAHIR atau yang sapa Putra Kahir.
"Putra Kahir meninggalkan Dana Mbojo dengan alasan karena keserakahan internal dalam Istana Mbojo,".
"Sesungguhnya Putra Kahir itu adalah orang yg sangat arif dan bijaksana serta penyabar dan berhati mulia,".
"Bisa Ra Guna seorang Sultan atau Jena Teke bukan memberikan dan diberikan oleh rakyat namun Bisa Ra Guna yang dimaksud adalah orang yang serba bisa,".
"Cou mara sapa sumpah serapah (Tohompara Ndai Sura Dou Labo Dana) maka na poro umurnya karena Dana Mbojo Dana Mbari,".
Ditambahkanya, begitu juga Calon Bupati (Cabup) Bima, Muhammad Ferryandi Putera yang merupakan anak dari Dinda, diketahui tidak didukung oleh pihak Kesultanan Bima. Hal itu diungkapkan oleh Abdul Muthalib yang akrab Daeng Manasa titisan Jena Teke itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang diterapkan di Kesultanan Bima, harus melalui keputusan rapat bersama yg dari teke dan majelis adat dana mbojo Tetapi terkait dengan Dinda dan Ferryandi sama sekali tidak ada pembahasan apapun.
“Selama beberapa dekade terakhir ini mulai dari kepemimpinan almarhum Dae Ferry tidak pernah ada komunikasi dengan kami,”
Terus terang, mereka tidak pernah berkomunikasi lagi. “Ya minimal mencari, siapa sih titisan Jena Teke yang ada di Teke,” tegasnya.
Masih dia, mengungkapkan bahwa Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri atau Dinda, bukan merupakan representasi Kesultanan Bima dalam keikutsertaanya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB Tahun 2024, jelasnya.
Namun saat ini, ia menganggap apa yang terjadi pada Dinda dan Ferryandi hanya ditunggangi kepentinga saja.
"Niatnya hanya mementingkan diri dan kelompok tanpa mempedulikan masyarakat Bima,".
Lebih jauh, Abdul Muthalib mengungkapkan bahwa sebenarnya, Jena Teke itu bukan Almarhum Dae Ferry melainkan Almarhum Dae Farid karena Dae Farid lah yang mempunyai aura pewaris saat itu.
“Seseorang yang akan menjadi pemimpin itu adalah memiliki kelebihan supra natural kecerdasan, tulus, rela apapun demi masyarakatnya,”.
Ada ciri khusus yang dianugerahi oleh Allah kepada seorang calon pemimpin dan bukan sembarang orang.
“Saya sudah sampaikan ke Yandi, jangankan kamu, Almarhum Ayahnya saja sudah bukan Sultan, bahkan Kakek Yandi pun sudah bukan Sultan. Tetapi saat ini kalian tunjukan keserakahan, ini memalukan bagi kami,”.
Ia juga mengkritisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Bima, yang selama ini diketahui ditekan di doktrin di interogasi untk memilih salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati, kemudian di setiap Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif di perlakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada saat ini yakni harus memilih Calon Legislatif (Caleg) yang disukai dan disenangi oleh penguasa dan atau Caleg-caleg ya ada di Partai Penguasa, tetap didoktin dan di tekan oleh penguasa padahal banyak dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bima yang berpendidikan yang tidak paham dengan cara mendukung. atau haru mendukung siapa..
“Kalian itu ada massanya pensiun, yang kalian sisakan tapak kalian yang tidak baik. Ada banyak yang berpendidikan tinggi namun pemikirannya semakin terbelakang,”.
Dikarenakan selalu ditekan dan didoktrin oleh sang penguasa, suka apa tidak sikat, mereka harus mau mengikuti tekanan tekanan yang ada ketika ditanya mengenai pilihan dalam Pilkada Kabupaten Bima dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), beliau menjawab bahwa pihak La Teke akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Ady-Irfan untuk Kabupaten Bima dan Paslon Zul-Uhel Provinsi NTB untuk melanjutkan kepemimpinan di dua periode, urainya.
Sebelumnya, salah satu keturunan ruma bicara di Kesultanan Bima saat dulu yang akrab disapa Dae Ca’a juga memberikan alasan yang mengejutkan terkait pilihannya dalam Pilkada Bima dan Pilgub NTB 2024 mendatang.
Dae Ca’a mengatakan tidak memilih Calon Bupati Bima Feryyandi dan Ibunya sebagai Wagub NTB.
Dae Ca’a mengungkapkan bahwa selama ini Ibu dari Feryyandi, yakni Dinda yang menjabat sebagai Bupati Bima dua periode itu tidak berhasil alias gagal dalam memimpin Kabupaten Bima, jelasnya.
Masih dia, Ia sebagai keluarga dari ruma bicara Kesultanan Bima tidak merasakan adanya hasil dan manfaat yang diberikan oleh Dinda selama menjabat sebagai Bupati Bima.
"Begitu juga dengan Pilkada Bima, Dae Ca’a tidak mendukung Feryyandi-Ros, karena ia menganggap bahwa Ferryandi masih sangat muda untuk menjadi seorang pemimpin," tutupnya. (Syam)
COMMENTS