Darurat Demokrasi, Dua IKN Dalam Negara, Presiden RI Wajar di Reformasi

 

Mahasiswa dan rakyat turun aksi atas rasa ketidakadilan Negara ini dalam mengawal Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas umur pencalonan gubernur, matinya nilai demokrasi, tuntutan revolusi dan reformasi jilid II (dua). Aksi unjuk rasa keadilan tersebut dilakukan oleh dari berbagai Univeristas dan anak bangsa yakni ; Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Uversitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, anak bangsa dari Sekolah Teknik Mesin (STM) juga ambil bagian dari perjalanan demokrasi Negara ini (merdeka.com, tirta.com)

Negara ini jangan dianggap baik-baik saja karena Negara ini dalam kasus besar yakni terlilit utang triliunan dari Negara China berupa investasi dan sejenisnya.

Selama 10 (sepuluh) tahun atau dengan kata lain 2 (dua) periode tidak membawa Negara ini dalam keadaan baik namun justeru menganggap Negara ini sebagai bahan lelucon oleh beberapa oknum.

Bayangkan saja, Ibu Kota Negara yakni Jakarta sejak dari dulu namun oleh Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan tanpa merencanakan proses jangka panjang alias tiba masa tiba akal. Pada periode kedua, terjadilah proses pemindahan IKN dengan dalil aqli (akal) nya presiden dengan mengalihkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sangat fantastik nilainya.

IKN sama halnya mendirikan Ibu Kota Negara diatas Negara dengan cara diktator dan otoriter Presiden Republik Indonesia (RI). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Republik Indonesia (RI) tak satupun yang membantah tentang kejadian pembangunan IKN Kaltim. Jadi wajar saja Darurat Demokrasi di Negara ini telah terjadi saat kepemimpinan Presiden RI, Jokowi. Belum lagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipotong gajinya kurang lebih 2 hingga 2,5 persen/PNS di seluruh Indonesia dengan dalil untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Bisa diprediksi dan dibayangkan bahwa Presiden RI perlahan demi perlahan mencekik warganya sendiri dan memaksakan untuk mengeluarkan gaji PNS demi kepetingan niatnya untuk membangun Tapera di IKN Kaltim. Ini ide siapa dan niat siapa sebenarnya selain Presiden?. Bisa diduga ada oknum dan kelompok yang dengan sengaja memanfaatkan Presiden RI yang tidak tahu apa-apa sebab ilmunya terbatas sehingga mudah dibodohi asalkan bisa menguntungkan pribadinya dan keluarganya. Jadi wajar saja Roky Gerung mengatakan bahwa ada oknum manusia dungu di negara ini.

Jika hanya satu orang dan kroninya ini yang mau menguasai Negara ini maka reformasi jilid II menjadi solusi bagi warga Negara ini dan adili Presiden yang sudah membuat keonaran dan kegaduhan selama menjadi Presiden RI. Negara ini adalah milik rakyat Indonesia seutuhnya hanya saja dipimpin oleh Presiden melalui pemilihan secara langsung. Presiden RI Soeharto saja bisa dilakukan reformasi akibat lamanya menjabat namun tidak ada keadaan darurat seperti dalam keadan Periden RI, Jokowi. Pertanyaanya adalah, kalau siap dikuasai oleh penjajah merajalela di Negaramu atau lakukan demi anak bangsa kedepanya?. Pilihan ada ditangan Rakyat dan Mahasiswa. (***)

Penulis ; Syam Al-Haq, SH
Pimpinan Umum ; Media Nuansa Group