Parpol Bukan Lagi Terima Aspirasi, Parpol Tempat Konspirasi

Hampir rata-rata di seluruh Kabupaten, Kota dan Provinsi yang ada di Negara ini terjadi kenakalan oknum Partai Politik (Parpol) dengan sengaja mengabaikan kebutuhan rakyat demi mementingkan kepetingan. Padahal mereka dipilih oleh rakyat, adanya jabatan tentu dipili oleh rakyat namun kerap terjadi setelah mendapatkan jabatan memandang sbelah mata. Mungkin karena banyaknya kas politik yang dikeluarkan saat kampanye dan kas lainnya sehingga harus mengembalikan kas yang keluar untuk masuk kas lagi.

Negara Indonesia dari masa ke masa semakin mundur cara berpikirnya dimana dalam Negara ada rakyat, wilayah dan finansial.

Rakyat sudah menjadi bagian dari Negara Indonesia ini sudah 79 (tujuh puluh sembilan) tahun merdeka tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945-17 Agustus 2024 namun kenyataannya yang merdeka bukan rakyat tetapi Parpol yang merdeka dan menari-nari di atas penderitaan rakyat.

Wilayah perbatasan sudah semakin hari semakin sempit saja, lapangan pekrjaan bagi rakyat sudah tidak ada malah yang diutamakan adalah para pekerja dari luar yang sengaja dimasukan ke Indonesia bak barang yang di impor saja. Gaji yang sungguh fantastik, mulai dari puluhan, ratusan hingga mliayaran berkeliaran di Negara ini.

Finansial, pertukaran nilai rupiah pada dolar tak bisa dibendung karena setiap tahunnya nilai rupiah turun karena Negara ini sudah dikuasai oleh Negara luar. Rupiah semakin lama semakin melemah namun yang kuat adalah tingkat Nepotisme, Kolusi dan Korupsi (NKK) para pejabat di Negara ini tak bisa dipungkiri. Sehingga rakyat hanya bisa menuntut melalui demonstrasi yang tak berujung sama sekali.

Negara ini sudah tak bisa menjadi Negara di sebut Negara sebab Indonesia dalam krisis kepemimpinan dimana krisis tersebut di isi oleh pejabat dan Parpol yang megedepankan kepentingan semata. Rakyat sudah tak bisa lagi berkutik melainkan hanya bisa pasrah dan terima saja apa yang terjadi negaranya dan menjadi penonton setia pada negaranya sendiri.

Rakyat Indonesia terus dan terus di suguhkan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif (Narkoba) dan judi online sehingga sudah tak bisa lagi ada pikiran tentang maju dan mundurnya negaranya sendiri. Kesibukan dan pengaruh inilah yang membuat rakyat sudah tidak ada lagi peduli dan bagaimana nasib negaranya. Kalau sudah begitu, tinggal menunggu saatnya rakyat akan menjadi bahan percobaan semata karena akal dan pikiran sudah tidak lagi waras.

Sumber Daya Manusia (SDM) taka da gunanya lagi, yang penting ada uang semuanya lancer dan aman. Mahasiswa-mahasiswi hanya bisa berdemonstrasi di jalan-jalan untuk menuntut rasa keadilan.

Hasil Sumber Daya Alam (SDA) sudah dikuasai sepenuhnya Negara dan oligarki sehingga rakyat hanya bisa menjadi pengemis di negaranya sendiri. Sudah tidak ada lagi aturan yang berlaku sebab aturan hanya bisa ditulis diatas kertas, baik berupa instruksi, himbauan, aturan dan sejenisnya hanyalah isapan jempol belaka.

Dalam suatu Negara yang dilindungi adalah rakyatnya namun di Negara Indonesia bukan dilindungi namun justeru dibuat sengsara dengan cara mengambil, merampas dan mencuri semua asset yang bergerak dan tidak bergerak. Rakyat dalam hakikatnya adalah yang harus dilindungi selama ada dalam Negara in namun berbeda sekali karena Negara Indonesia sudah hilang jati diri, marwah, dan kehormatan di mata Negara di dunia ini.

Jika sudah begitu adanya maka tunggu saja, kejadian demi kejadian akan terus terjadi yang tak berkesudahan sebab semakin kita melakukan protes maka semakin tak dihiraukan sama sekali oleh yang memegang kendali Negara.

Beberapa penyebab kepentingan dalam hal ini adalah ; gratifikasi, kelemahan sistim pemerintahan, perangkapan jabatan, penyalahgunaan wewenang dan kepentingan pribadi. Bukankah hal seperti tersebut terjadi pada sisitim pemerintah yang mengedepankan kepetingan kelompok dan golongan?. Hal tersebut kerap kita menganggap bahwa hal biasa terjadi namun yang laur biasanya adalah membelakangi kebutuhan rakyat.

Gratifikasi yakni ; Memberikan parcel atau hadiah dari bawahan kepada pimpinan atau pada pejabat, Memberi tiket perjalanan secara gratis untuk pejabat yang digunakan kepentingan pribadi dan Memberi hadiah, souvenir, atau uang tips kepada pejabat saat kunjungan kerja.

Kelemahan sistim pemerintahan yakni ; dimana sisitimnya hanya kelompok dan golongan diutamakan sementara yang bukan kelompok dan golongan tak mendapatkan rasa keadilan sama sekali. Hal inilah yang sangat lemah dalam mengedepankan kepentingan.

Perangkapan jabatan yakni ; merangkap jabatan lebih dari satu jabatan karena demi orang-orang dalam kelompok itulah yang bisa dipercaya sementara yang bukan kelompok dan golongan sama sekali tak dianggap.

Penyalahgunaan wewenang yakni ; sesuka hati dalam menjalankan kewenagannya yang senantiasa tanpa memikirkan efek daripada apa yang telah dilakukan dalam kewenangannya. Hal ini dapat menimbulkan bahwa kegunaan dalam jabatannya tak dihiraukan lagi dan sering melanggar dan melanggar aturan/ketentuan yang berlaku dan

Kepentingan pribadi yakni ; kepentingan selalu dalam setiap saat dilandasi dengan kepentingan pribadi tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Kepentingan inilah yang sering terjadi dalam setiap sendi kehidupan, entah dalam bentuk kecil dan besar tetap saja mengedepankan pribadi. Orang mau makan dan tidak, bukan menjadi masalah bagi kepentingan ini sebab kepentingan inilah menghancurkan seseorang ditelan oleh massa. (***)